Services - Franklin Law Firm

Home / Services

” Franklin Law Firm “

www.franklinlawfirm.id

Hukum Pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum.

Hukum Property

Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif.

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Hukum Keluarga/Perceraian

Hukum Perbankan

Hukum Agraria

Hukum Jaminan

Hukum Cyber

Hukum Kepailitan

Legalitas Dokuamen Perusahaan atau Badan Usaha

Hukum Pertambangan

Hukum Perusahaan/Bisnis

Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Data Pribadi

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Litigasi, yang meliputi :

Kami mewakili dan mendampingi klien beracara di Pengadilan dalam sengketa Hukum Perdata, Tata Usaha Negara, Perburuhan, Keluarga, Perusahaan, Perbankan dan lain-lain baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Serta mendampingi klien dalam perkara Hukum Pidana sebagai Pelapor, Terlapor, Terperiksa maupun Terdakwa. Litigasi adalah proses seseorang klien, baik individu atau badan yang terlibat sengketa hukum di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata dan terdakwa dalam perkara pidana.

Non-Litigasi, yang meliputi :

Konsultasi Hukum (lisan/tertulis) pengkajian ulang/telaah dokumen hukum (Legal Review), Legal Opinion, mediasi, konsiliasi atau penilain ahli.

Legalitas Dokumen Perusahaan atau Badan Usaha, yang meliputi :

Jati diri dari sebuah perusahaan untuk melegalkan suatu usaha sehingga dapat diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan hukum agar dapat melindungi sebuah usaha dengan dokumen yang sah di mata hukum. (Akta pendirian, SK Menteri Hukum dan HAM, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Hukum Property

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Hukum Keluarga/Perceraian

Hukum Perbankan

Hukum Agraria

Hukum Jaminan

Hukum Cyber

Hukum Kepailitan

Legalitas Dokuamen Perusahaan atau Badan Usaha

Hukum Pertambangan

Hukum Perusahaan/Bisnis

Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Data Pribadi

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Kontak